Oleh: Muhammad Fahri

Gelombang aksi di kawasan Bundaran HI mencerminkan lebih dari sekadar ekspresi ketidakpuasan sesaat. Keterlibatan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, pengemudi ojek daring, hingga kelompok rumah tangga menunjukkan bahwa tekanan sosial yang muncul telah melampaui batas sektoral. Aksi tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan ekonomi kini dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya tekanan biaya hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa kelompok pengeluaran pangan dan transportasi secara konsisten menjadi penyumbang utama inflasi, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Dalam beberapa episode penyesuaian harga energi, inflasi bulanan Indonesia bahkan dapat meningkat sekitar 0,3 hingga 1,2 persen akibat naiknya biaya distribusi barang dan transportasi.

Kerentanan tersebut semakin terlihat dari pola konsumsi masyarakat. Kelompok 40 persen rumah tangga terbawah mengalokasikan sekitar 45–60 persen pengeluarannya untuk kebutuhan pangan dan transportasi. Kondisi ini membuat mereka sangat rentan terhadap kenaikan harga BBM maupun kebijakan energi lainnya. Dengan demikian, setiap perubahan harga memiliki dampak yang jauh lebih besar terhadap kelompok berpenghasilan rendah dibandingkan masyarakat yang lebih mampu.

Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tekanan fiskal yang tidak ringan. Dalam beberapa tahun terakhir, anggaran subsidi dan kompensasi energi mencapai kisaran ratusan triliun rupiah setiap tahun. Ketika harga minyak dunia meningkat dan nilai tukar rupiah melemah, ruang fiskal pemerintah semakin terbatas sehingga penyesuaian kebijakan sering kali sulit dihindari.

Bersamaan dengan itu, pemerintah menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia. Hingga awal 2026, program tersebut telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat dan ditargetkan terus diperluas. Dengan anggaran yang terus meningkat, MBG diharapkan mampu menurunkan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Namun, besarnya dua komitmen tersebut menghadirkan tantangan baru bagi pengelolaan APBN. Di satu sisi, negara harus menjaga subsidi energi agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan keberlanjutan pembiayaan program sosial berskala besar seperti MBG. Kondisi ini mencerminkan adanya tekanan ganda terhadap fiskal negara.

Dari perspektif makroekonomi, kenaikan harga energi memberikan dampak langsung terhadap inflasi melalui biaya transportasi dan logistik. Sementara itu, MBG tidak secara langsung memicu inflasi, tetapi memerlukan alokasi anggaran yang besar dan berkelanjutan. Kedua kebijakan tersebut sama-sama memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Pada akhirnya, dampak dari berbagai kebijakan tersebut bertemu pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka menjadi pihak yang paling merasakan kenaikan harga kebutuhan pokok, tetapi sekaligus menjadi sasaran utama berbagai program bantuan sosial. Negara pun berada dalam posisi yang kompleks: menjaga stabilitas harga sekaligus memperluas perlindungan sosial.

Persoalan utamanya bukan hanya terletak pada besarnya anggaran, melainkan pada desain kebijakan dan efektivitas pelaksanaannya. Berbagai kajian menunjukkan bahwa subsidi energi yang bersifat menyeluruh sering kali lebih banyak dinikmati kelompok menengah ke atas. Sebaliknya, program bantuan sosial seperti MBG masih menghadapi tantangan dalam distribusi, kualitas layanan, pengawasan, dan keberlanjutan pembiayaan.

Dalam konteks tersebut, keterlibatan mahasiswa, pengemudi ojek daring, dan masyarakat umum dalam aksi di Bundaran HI dapat dipahami sebagai bentuk konvergensi tekanan sosial. Isu yang mereka suarakan bukan lagi sekadar persoalan harga BBM, melainkan akumulasi dari berbagai tekanan ekonomi yang saling berkaitan, mulai dari kenaikan biaya hidup, harga pangan, hingga efektivitas kebijakan perlindungan sosial.

Aksi di ruang publik pada akhirnya bukan hanya menjadi ekspresi politik, tetapi juga alarm bagi para pembuat kebijakan. Ketika berbagai kebijakan strategis berjalan secara bersamaan, pemerintah dituntut mampu menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal, pengendalian inflasi, dan perlindungan terhadap masyarakat rentan.

Pertanyaan yang kini mengemuka bukan lagi apakah subsidi energi maupun Program Makan Bergizi Gratis diperlukan. Yang lebih penting adalah bagaimana merancang keduanya agar saling melengkapi, tepat sasaran, berkelanjutan secara fiskal, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat yang paling terdampak oleh tekanan ekonomi.