ilustrasi ai


Opini : Dzakwan

Gagasan Indonesia Emas 2045 bertumpu pada satu asumsi dasar: peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam praktik kebijakan, asumsi ini diterjemahkan ke dalam dua agenda besar yang kini berjalan simultan-perbaikan kualitas pendidikan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun di balik narasi ideal tersebut, terdapat persoalan yang lebih mendasar: keterbatasan ruang fiskal, fragmentasi kebijakan, dan risiko salah desain prioritas pembangunan manusia.

Secara konseptual, tidak ada kontradiksi antara pendidikan dan gizi. Justru berbagai studi pembangunan menunjukkan bahwa keduanya saling menguatkan. Namun dalam konteks kebijakan publik, persoalan tidak pernah sesederhana hubungan teoritis. Ia selalu berhadapan dengan realitas anggaran, kapasitas institusi, dan efektivitas implementasi.

Data menunjukkan bahwa MBG merupakan salah satu program intervensi sosial terbesar dalam sejarah kebijakan Indonesia modern. Pemerintah menargetkan cakupan sekitar 80 juta penerima manfaat, mencakup anak sekolah hingga kelompok rentan lain. Estimasi anggaran awal yang berkembang dalam dokumen kebijakan publik berada pada kisaran puluhan hingga lebih dari Rp 70 triliun per tahun, dengan potensi eskalasi seiring perluasan cakupan. Dalam skala fiskal, ini bukan program tambahan, tetapi program struktural yang bersaing langsung dengan belanja pendidikan formal.

Di sisi lain, sektor pendidikan sendiri masih menyerap sekitar 20% APBN, sesuai amanat konstitusi. Namun komposisi anggaran ini tidak sepenuhnya fleksibel karena sebagian besar telah terkunci dalam belanja rutin seperti transfer daerah, gaji dan tunjangan guru, serta belanja operasional. Artinya, ruang untuk investasi kualitas (infrastruktur sekolah, pelatihan guru, inovasi pembelajaran) relatif terbatas. Dalam kondisi ini, masuknya program berskala besar seperti MBG menciptakan tekanan kompetitif dalam struktur anggaran pendidikan nasional.

Di titik inilah muncul risiko yang sering tidak dibicarakan secara terbuka dalam diskursus publik: fiscal crowding-out effect. Ketika satu program sosial berskala besar diperkenalkan tanpa restrukturisasi anggaran yang jelas, maka secara implisit ia akan menggeser prioritas belanja lain. Kekhawatiran ini telah disuarakan oleh berbagai lembaga pemantau pendidikan, termasuk JPPI, yang menyoroti potensi tergesernya agenda perbaikan kualitas sekolah dan kesejahteraan guru.

Namun argumen yang lebih penting bukan hanya soal besarnya anggaran, tetapi efektivitas desain kebijakan. MBG secara teori merupakan intervensi yang tepat. Data Kemendikdasmen menunjukkan bahwa pada tahap awal implementasi, program ini berkontribusi pada penurunan gangguan belajar akibat rasa lapar sebesar 2,37% secara nasional, dengan dampak jauh lebih besar di wilayah Indonesia Timur hingga 14,85%. Ini menunjukkan adanya korelasi kuat antara intervensi gizi dan kapasitas belajar.

Masalahnya, efektivitas ini tidak otomatis menjamin efisiensi fiskal jangka panjang. Studi Bank Dunia mengenai school feeding programs di negara berkembang menunjukkan bahwa manfaat pendidikan dari program makanan sekolah sangat bergantung pada dua faktor utama: ketepatan sasaran dan efisiensi rantai distribusi. Dalam banyak kasus, hingga 20%–30% biaya program dapat terserap hanya untuk logistik jika tidak dikelola secara optimal.

Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi masalah struktural dalam sektor pendidikan itu sendiri. Berbagai indikator internasional seperti PISA menunjukkan bahwa capaian literasi dan numerasi siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara OECD. Ini menandakan bahwa masalah pendidikan bukan hanya pada input (gizi dan kehadiran), tetapi juga pada kualitas sistem (guru, kurikulum, dan manajemen sekolah).

Dengan demikian, kebijakan MBG berpotensi berada dalam posisi paradoks: ia memperbaiki salah satu prasyarat belajar, tetapi tidak otomatis memperbaiki sistem belajar itu sendiri. Jika tidak diintegrasikan dengan reformasi pendidikan yang lebih dalam, maka ia berisiko menjadi kebijakan besar yang hanya menyentuh permukaan masalah.

Di sisi makro, tantangan lain adalah ketegangan fiskal jangka panjang. Indonesia saat ini tidak hanya membiayai MBG, tetapi juga masih menanggung beban besar subsidi energi yang berada pada kisaran Rp 300–550 triliun per tahun pada periode harga minyak tinggi. Kombinasi antara subsidi energi dan ekspansi program sosial menciptakan tekanan ganda pada APBN, yang pada akhirnya membatasi ruang untuk investasi produktif jangka panjang di sektor pendidikan.

Dalam konteks ini, masalah utama bukan sekadar “prioritas mana yang lebih penting”, tetapi bagaimana negara mengelola beberapa prioritas besar secara simultan dalam ruang fiskal yang terbatas. Tanpa desain ulang arsitektur kebijakan, Indonesia berisiko terjebak dalam policy accumulation trap: banyak program besar, tetapi tidak saling terintegrasi secara strategis.

Lebih jauh lagi, MBG dan pendidikan sebenarnya bekerja pada dua level berbeda dalam pembangunan manusia: MBG berada pada level biologis-kognitif dasar, sementara pendidikan formal berada pada level kapasitas intelektual dan sosial jangka panjang. Masalah muncul ketika keduanya dikelola sebagai dua proyek besar yang berdiri sendiri, bukan sebagai satu ekosistem kebijakan.

Karena itu, persoalan mendasar bukan apakah MBG perlu dilanjutkan atau apakah pendidikan harus diprioritaskan. Pertanyaan yang lebih kritis adalah: apakah Indonesia memiliki kapasitas fiskal dan institusional untuk menjalankan dua agenda besar ini tanpa mengorbankan kualitas salah satunya?

Tanpa restrukturisasi anggaran yang jelas, tanpa integrasi desain kebijakan lintas sektor, dan tanpa penguatan efektivitas implementasi, maka risiko terbesar bukanlah kegagalan salah satu program-melainkan kegagalan sistemik dalam membangun manusia Indonesia secara utuh.

Pada akhirnya, pembangunan manusia tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar negara mengalokasikan anggaran, tetapi oleh seberapa cerdas negara menghindari kebijakan yang saling mengunci dalam keterbatasan fiskalnya sendiri.