Ketua Umum AGTI, Anne Patricia Sutanto

Penabekasi.id - Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) menggelar pertemuan dengan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk membahas sejumlah isu strategis terkait penguatan ekosistem industri tekstil nasional dari hulu hingga hilir.

Ketua Umum AGTI, Anne Patricia Sutanto, menyampaikan bahwa Bea Cukai merespons positif berbagai masukan pelaku industri, terutama mengenai kelancaran pasokan bahan baku bagi perusahaan tekstil dan garmen. Ia menilai Bea Cukai memahami karakteristik kawasan berikat yang mayoritas ditempati perusahaan berorientasi ekspor serta memiliki tingkat kepatuhan tinggi, sehingga memerlukan dukungan regulasi yang lebih sederhana, adaptif, dan tidak menghambat arus produksi.

“Bea dan Cukai saat ini bergerak semakin progresif, transparan, terbuka, dan berbasis digital,” ujar Anne, Rabu (3/12).

Anne juga menekankan pentingnya peran Bea Cukai bersama kementerian terkait dalam memastikan ketersediaan bahan baku industri. Menurutnya, penyusunan kebijakan teknis seperti rekomendasi impor dan perizinan harus mengacu pada kapasitas produksi aktual, bukan semata kapasitas terpasang, agar tidak menimbulkan kelangkaan bahan baku terutama pada industri padat karya seperti tekstil dan garmen.

Terkait kebutuhan bahan baku, Anne menegaskan bahwa impor masih menjadi keharusan untuk sejumlah komoditas yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Ia mencontohkan Indonesia yang bukan negara penghasil kapas, sehingga impor tidak dapat dihindari. Hal serupa juga berlaku untuk bahan baku poliester.

Selain isu pasokan, AGTI turut menyoroti maraknya praktik thrifting yang dinilai berdampak pada keberlangsungan industri dalam negeri. Anne menilai diperlukan sinergi kuat antar-kementerian untuk menangani persoalan tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan tetap menjaga iklim impor yang sehat.

“Kami tidak menolak impor. Yang kami dorong adalah pemberdayaan produsen dalam negeri agar terus tumbuh, sembari tetap membuka ruang impor sesuai kebutuhan industri,” tegasnya.

AGTI berharap audiensi ini dapat memperkuat koordinasi lintas kementerian sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran, berbasis data yang faktual, dan mampu meningkatkan kemandirian serta daya saing industri tekstil dan garmen Indonesia di pasar global. (nik)