BOGOR – Perjuangan Kontingen Kota Bekasi dalam memperjuangkan keadilan pada cabang olahraga (cabor) arung jeram Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 akhirnya membuahkan hasil. Majelis Dewan Hakim Porprov XV Provinsi Jawa Barat mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan Kontingen Kota Bekasi terkait dugaan pelanggaran keselamatan dalam pertandingan melawan Kota Bandung.

Putusan tersebut tertuang dalam Amar Putusan Majelis Dewan Hakim Porprov XV Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, Perkara Nomor **004/DH-PorprovJbr/SP/XI/2026**. Dalam amar putusannya, majelis menyatakan permohonan banding Kontingen Kota Bekasi dapat diterima secara formil.

Majelis juga membatalkan Putusan Dewan Hakim Cabang Olahraga Arung Jeram Nomor 001/Putusan/DH-Arung Jeram/Porprov-XV/2026 tertanggal 12 November 2026. Selanjutnya, majelis mengadili sendiri perkara tersebut dengan menerima dan mengabulkan permohonan banding Kontingen Kota Bekasi untuk sebagian.

Salah satu poin penting dalam putusan tersebut adalah pernyataan bahwa tindakan Kontingen Kota Bandung pada nomor Head to Head (H2H) R4 Putra terbukti melanggar Peraturan Kompetisi Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Tahun 2024 Angka 5 huruf b.

Tidak hanya menyatakan adanya pelanggaran, majelis juga menjatuhkan sanksi berdasarkan International Rafting Federation (IRF) Race Rules 2024 Angka 12 huruf a butir 2, berupa penalti penambahan waktu selama 50 detik atas pelanggaran peraturan keselamatan dalam nomor H2H.
Majelis selanjutnya memerintahkan para pihak untuk menghormati dan melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Porprov XV Jawa Barat Tahun 2026.

Sebelumnya, Kontingen Kota Bekasi mengajukan protes setelah menemukan dugaan pelanggaran keselamatan dalam pertandingan melawan Kota Bandung. Insiden tersebut berkaitan dengan tindakan salah satu pendayung Kota Bandung yang mengangkat dayung hingga mengenai perahu Kota Bekasi. Tim Bekasi menilai tindakan tersebut berpotensi membahayakan keselamatan pendayung dan seharusnya dikenakan penalti sesuai regulasi pertandingan.

Namun, keberatan yang disampaikan sebelumnya tidak mendapatkan hasil sebagaimana diharapkan. Kota Bekasi kemudian menempuh jalur banding dengan membawa bukti rekaman video pertandingan serta keterangan saksi ahli untuk memperkuat argumentasi atas dugaan pelanggaran tersebut.

Dalam proses memperjuangkan keberatan hingga tahapan banding, Kontingen Kota Bekasi mendapatkan pendampingan hukum dari **Nurseha & Co Law Firm** yang sudah di tunjuk menjadi tim kuasa hukum koni kota bekasi. Pendampingan tersebut dilakukan untuk mengawal proses hukum dan memastikan seluruh argumentasi serta bukti yang diajukan dapat dipertimbangkan oleh Majelis Dewan Hakim.

Dikabulkannya sebagian permohonan banding ini menjadi perkembangan penting bagi Kontingen Kota Bekasi. Putusan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya penerapan regulasi keselamatan secara konsisten dalam pertandingan olahraga, sehingga setiap atlet mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil.

Perkara ini juga menjadi catatan bagi penyelenggara Porprov XV Jawa Barat 2026 agar evaluasi terhadap mekanisme penilaian, penegakan regulasi, serta keselamatan atlet menjadi perhatian serius dalam setiap pertandingan. Sebab, sportivitas dalam olahraga tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari kepatuhan terhadap aturan dan jaminan keselamatan seluruh atlet.