BOGOR, PENABEKASI.ID – Penolakan banding Kontingen Arung Jeram Kota Bekasi dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 menyisakan kekecewaan. Tak hanya mempertanyakan substansi putusan, pihak Kota Bekasi juga menyoroti sejumlah kejanggalan dalam proses persidangan Dewan Hakim Cabor, mulai dari ketidakhadiran anggota hakim hingga penundaan pembacaan keputusan.

Manajer Cabor Arung Jeram Kota Bekasi, Dedeh Kurniasih, mengungkapkan bahwa persidangan yang berlangsung di Jbound Arena hingga pembacaan putusan di Hotel Green Forest pada Kamis (12/11/2026) menyisakan sejumlah pertanyaan terkait mekanisme persidangan.

Menurut Dedeh, dalam proses persidangan hanya dua dari tiga anggota Dewan Hakim yang hadir, yakni ketua dan satu anggota. Sementara satu anggota lainnya tidak terlihat.

Kejanggalan kembali muncul ketika pembacaan putusan. Dewan Hakim meminta tambahan waktu dan memindahkan lokasi pembacaan keputusan dari Jbound Arena ke Hotel Green Forest. Alasannya, dokumen putusan harus ditandatangani seluruh anggota Dewan Hakim yang berjumlah tiga orang untuk melengkapi administrasi.

Perwakilan Kota Bekasi pun harus menunggu sekitar satu jam untuk mendapatkan kepastian hasil banding. Namun, saat putusan dibacakan, hanya satu anggota Dewan Hakim yang hadir, sedangkan dua anggota lainnya tidak terlihat.

Kondisi tersebut sempat menuai protes dari perwakilan Kota Bekasi. Mereka mempertanyakan mekanisme serta profesionalitas Dewan Hakim dalam menangani sengketa pertandingan di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Setelah melalui proses persidangan, banding Kota Bekasi akhirnya dinyatakan ditolak. Dedeh menilai putusan tersebut belum menjawab substansi keberatan yang diajukan, terutama terkait dugaan tindakan yang berpotensi membahayakan keselamatan pendayung saat pertandingan melawan Kota Bandung.

"Hal ini tentu sangat merugikan Kota Bekasi dan menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan cabor arung jeram di Porprov Jawa Barat. Seharusnya setiap laporan dan bukti yang disampaikan diperiksa secara menyeluruh agar keputusan benar-benar memberikan rasa keadilan," ungkap Dedeh.

Tidak menerima hasil tersebut, Kontingen Arung Jeram Kota Bekasi memastikan akan melanjutkan upaya banding ke Dewan Hakim Provinsi Jawa Barat. Dedeh berharap proses pemeriksaan selanjutnya dapat berjalan lebih profesional, transparan, dan objektif.

Ia secara khusus meminta agar seluruh rekaman video dari kedua belah pihak diperiksa secara menyeluruh, termasuk dokumentasi milik Kota Bekasi yang dinilai tidak boleh dikesampingkan.
"Kalau video yang dimiliki Kota Bekasi memang menunjukkan indikasi pelanggaran, jangan kemudian dibantah hanya dengan video dari drone yang pengambilannya sebatas dari sisi atas. Semua bukti harus dilihat dari berbagai sudut agar persoalan sebenarnya bisa diketahui," tegasnya.

Dedeh juga menyayangkan proses penanganan perkara sejak tingkat juri hingga Dewan Hakim Cabor yang dinilainya berlarut-larut dan belum memberikan kepastian penyelesaian secara maksimal.

Sementara itu, selama proses banding lanjutan masih berjalan, kontingen arung jeram Kota Bekasi memutuskan tidak melanjutkan pertandingan.

Menurut Dedeh, persoalan ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi penyelenggara. Sebab, dalam kompetisi olahraga, keputusan tidak hanya dituntut menghasilkan pemenang, tetapi juga harus melalui proses yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kontingen Kota Bekasi berharap Dewan Hakim Provinsi Jawa Barat dapat memberikan ruang pemeriksaan yang adil terhadap seluruh bukti dan keberatan yang diajukan. Dengan demikian, persoalan ini tidak berhenti pada penolakan banding, tetapi benar-benar mendapatkan penyelesaian yang menjunjung tinggi sportivitas dan keadilan. (Nik)