KOTA BEKASI – Pemberitaan mengenai penolakan terhadap penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PK Partai Golkar Medan Satria kembali mendapat klarifikasi. Kali ini, persoalan administrasi surat menjadi salah satu hal yang dipertanyakan, khususnya terkait stempel yang tercantum dalam surat penolakan sebelumnya.

Ketua PL Partai Golkar Harapan Mulya, Bayu Ramadhan, menjadi salah satu pihak yang memberikan klarifikasi setelah surat penolakan tertanggal 28 September 2026 tersebut secara resmi dicabut.

Dalam surat pencabutan tertanggal 2 Oktober 2026 yang ditandatangani Bayu, ditegaskan bahwa surat atau pernyataan penolakan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bayu juga menjelaskan bahwa persoalan surat sebelumnya tidak hanya menyangkut substansi, tetapi juga berkaitan dengan aspek administrasi organisasi.

Bayu Ramadhan menjelaskan bahwa persoalan surat sebelumnya juga berkaitan dengan aspek administrasi. Menurutnya, stempel yang tercantum dalam surat penolakan tersebut bukan stempel resmi yang semestinya digunakan oleh organisasi pada surat tersebut.

Karena itu, keberadaan stempel tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diluruskan, terlebih surat yang sebelumnya beredar sempat dipersepsikan sebagai dokumen resmi yang merepresentasikan sikap jajaran PL Partai Golkar se-Kecamatan Medan Satria.

“Yang perlu diluruskan bukan hanya soal isi surat, tetapi juga bagaimana surat itu secara administratif dapat dianggap sebagai dokumen organisasi. Stempel yang dibubuhkan pada surat sebelumnya bukan stempel yang semestinya digunakan dalam surat tersebut,” demikian substansi klarifikasi Bayu sebagaimana tertuang dalam surat yang ditandatanganinya.

Persoalan tersebut menjadi penting karena pemberitaan sebelumnya menyebut surat tersebut sebagai pernyataan keberatan yang ditandatangani oleh empat Ketua PL se-Kecamatan Medan Satria dan menjadikannya dasar pemberitaan mengenai penolakan terhadap penunjukan Plt Ketua PK. 

Namun, perkembangan berikutnya menunjukkan adanya pencabutan surat tersebut. Selain itu, dalam surat klarifikasi, pihak yang menandatangani menyatakan menghormati dan menerima keputusan DPD Partai Golkar Kota Bekasi terkait penunjukan Plt Ketua PK Partai Golkar Medan Satria sesuai mekanisme organisasi.

Bayu juga menyatakan bahwa setelah dilakukan komunikasi dan klarifikasi, surat penolakan sebelumnya tidak sepenuhnya menggambarkan keinginan pribadi maupun sikap organisasi di tingkat PL.

Dalam agenda klarifikasi yang berlangsung di Sekretariat DPD Partai Golkar Kota Bekasi pada Jumat (2/10/2026), tercatat hadir Ahmad Sriyono selaku Ketua PL PG Kalibaru, Asmawih selaku Ketua PL PG Pejuang, serta Bayu Ramadhan selaku Ketua PL PG Harapan Mulya. Sementara Rossi tercatat sebagai Ketua PL PG Medan Satria dalam daftar hadir, namun tidak membubuhkan tanda tangan kehadiran.

Bagi Bayu, klarifikasi ini diperlukan agar informasi yang berkembang di publik tidak berhenti pada satu dokumen saja, sementara dokumen tersebut kemudian telah dicabut oleh pihak yang berkaitan langsung.

Terlebih, dalam surat pencabutan tersebut para pihak juga menyatakan komitmen untuk kembali menjalankan komunikasi, koordinasi dan konsolidasi bersama guna menjaga kekompakan serta soliditas Partai Golkar di Kecamatan Medan Satria.

“Kami memilih meluruskan persoalan ini melalui mekanisme organisasi. Yang sudah dicabut tentu tidak lagi dapat dijadikan dasar untuk menggambarkan sikap kami saat ini,” demikian penegasan yang dapat menjadi inti keterangan Bayu.

Dengan adanya surat pencabutan dan klarifikasi tersebut, Bayu berharap pemberitaan mengenai dinamika internal Golkar Medan Satria dapat dilihat secara utuh, termasuk perkembangan terbaru dan aspek administrasi dari dokumen yang sebelumnya menjadi dasar pemberitaan.