Penulis : Arief Hidayat

Pendidikan modern tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai kapitalisme pendidikan, yaitu suatu sistem yang memandang pendidikan sebagai bagian dari mekanisme pasar yang tunduk pada logika kapital, seperti keuntungan, efisiensi, dan kompetisi. Dalam perspektif ini, pendidikan tidak lagi diposisikan semata sebagai hak fundamental setiap individu, melainkan sebagai investasi ekonomi yang dapat memberikan keuntungan, baik bagi penyelenggara maupun peserta didik. Fenomena ini berkembang seiring dengan menguatnya arus globalisasi serta kebijakan ekonomi neoliberal yang mendorong liberalisasi sektor publik, termasuk pendidikan.

Menurut Paulo Freire dalam karyanya Pedagogy of the Oppressed, pendidikan seharusnya menjadi alat pembebasan (liberation), bukan alat dominasi. Namun, dalam sistem kapitalisme pendidikan, pendidikan justru berpotensi menjadi instrumen penindasan yang halus, di mana peserta didik diposisikan sebagai objek yang “diisi” pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran makna pendidikan dari proses humanisasi menjadi sekadar produksi tenaga kerja.

Kapitalisme pendidikan juga dapat dianalisis melalui perspektif Pierre Bourdieu yang memperkenalkan konsep cultural capital. Bourdieu menjelaskan bahwa pendidikan seringkali mereproduksi ketimpangan sosial karena individu dari kelas atas memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya pendidikan yang berkualitas. Dalam konteks ini, sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga menjadi arena reproduksi struktur sosial yang tidak setara.

 Fenomena tersebut tercermin dalam praktik di lapangan, seperti meningkatnya peran swasta dalam penyelenggaraan pendidikan, mahalnya biaya pendidikan, serta munculnya lembaga pendidikan yang berorientasi pada profit dan pasar. Di Kota Bekasi, misalnya, terdapat 1.183 satuan pendidikan dengan dominasi sekolah swasta sebanyak 807 institusi dibandingkan 376 sekolah negeri, data tersebut dapat di akses melalui Pusdatin Kemendikdasmen. Kondisi ini menunjukkan kuatnya peran mekanisme pasar dalam dunia pendidikan, yang secara tidak langsung memperkuat logika kapitalisme pendidikan.

Dalam situasi tersebut, sekolah berlomba-lomba menawarkan program unggulan, fasilitas modern, serta label internasional guna menarik minat “konsumen pendidikan”. Peserta didik pun tidak lagi dipandang semata sebagai subjek pendidikan, tetapi juga sebagai pelanggan. Hal ini sejalan dengan kritik Ivan Illich dalam Deschooling Society, yang menyatakan bahwa institusi pendidikan formal dapat berubah menjadi alat legitimasi sistem sosial yang tidak adil, terutama ketika pendidikan dijadikan komoditas.

Dampak kapitalisme pendidikan sangat terasa dalam aspek akses dan pemerataan. Masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kuat memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pendidikan berkualitas, sementara kelompok masyarakat kurang mampu seringkali terpinggirkan. Ketimpangan ini memperkuat apa yang disebut Bourdieu sebagai reproduksi sosial, di mana pendidikan tidak lagi menjadi alat mobilitas sosial, melainkan memperkuat struktur ketimpangan yang sudah ada.

Selain itu, kapitalisme pendidikan juga memengaruhi orientasi dan tujuan pendidikan. Proses pembelajaran cenderung diarahkan pada pencapaian hasil yang bersifat ekonomis, seperti memperoleh pekerjaan dengan penghasilan tinggi. Padahal, menurut Freire, pendidikan seharusnya menumbuhkan kesadaran kritis (conscientization) agar individu mampu memahami dan mengubah realitas sosialnya, bukan sekadar beradaptasi dengan sistem yang ada.

Meskipun demikian, kapitalisme pendidikan tidak sepenuhnya berdampak negatif. Kompetisi antar lembaga dapat mendorong inovasi, peningkatan kualitas fasilitas, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Namun, tanpa regulasi yang kuat, hal ini berisiko mengabaikan prinsip keadilan dan inklusivitas.

Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan nilai-nilai sosial dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah harus memastikan pemerataan akses melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat, sementara lembaga pendidikan harus menjaga idealisme sebagai institusi pembentukan manusia. Di sisi lain, masyarakat perlu membangun kesadaran kritis agar tidak terjebak dalam logika bahwa pendidikan berkualitas selalu identik dengan biaya tinggi.

Dengan demikian, kapitalisme pendidikan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan sosial dan ideologis. Sebagaimana ditegaskan oleh Freire, pendidikan harus menjadi alat pembebasan, bukan alat reproduksi ketimpangan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengembalikan pendidikan pada hakikatnya sebagai sarana membangun manusia yang adil, kritis, dan berdaya.