Penabekasi.id - Kota Bekasi, Miris Anggaran Belanja Pegawai Pemerintah Kota Bekasi 40% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak berimbang dengan degradasi PAD dan dekandasi pelayanan publik, ini harus ada solusi membalik keadaan.


Frits Saikat Aktivis Sosial Kota Bekasi berharap Pemerintah Kota dapat segera mencari solusi agar tidak menjadi bola salju untuk Pembangunan dan Pelayanan Publik,diketahui bahwa besaran APBD Kota Bekasi 2025  sendiri sebesar Rp6,6 Triliun, yang mana alokasinya akan fokus kepada pendidikan dan kesehatan serta sektor lainnya, hal ini akan menjadi korban dari besarnya Anggaran Belanja Pegawai dan Penurunan PAD.


Frits Saikat mempertanyakan Semangat Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digaungkan oleh Bapak Tri Adhianto (Walikota Bekasi).
Peningkatan Hasil kerja tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya jumlah Tenaga Kerja namun Pemerintah Kota Bekasi harus lebih terbuka dalam penyerapan teknologi sebagai alat dukung pencapaian target Smart City.


Jangan sampai Smart City itu hanya menjadi mimpi dari pulasnya manualisasi system.
"Saya pribadi setuju dengan Bapak Tri Adhianto selaku Walikota Bekasi untuk meningkatan PAD dari Pajak artinya ada yang harus di Up Grade dalam tata kerja BAPENDA harus ada yang diperbaiki system kontrol dan kolektifnya" ujar frits.


Seperti Bicara reklame (dan juga restoran)... Apakah kita tahu persis, berapa total jumlah reklame (dan restoran/cafe) di seluruh penjuru kota Bekasi ?
Dan berapa potensi pajaknya ?
Berapa pajak real yg masuk kas daerah ?
Berapa sisa yg belum masuk ?
Seharusnya masyarakat berhak tahu informasi tersebut.


"Pemkot Harus segera melakukan Digitalisasi dan ini solusi dari Degradasi PAD selama ini agar tidak ada lagi kebocoran data dan anggaran Pajak yang masuk ke Kas Daerah" Tutup Frits Saikat.