PenaBekasi.id - Jakarta, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Hukum Labuhanbatu Jakarta (PMHLJ) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, Jumat (4/7/2025). Aksi ini digelar untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut tuntas dugaan korupsi dan pungutan liar (pungli) dana desa yang melibatkan salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, berinisial AJP.

Dalam orasinya, massa aksi menilai penanganan dugaan korupsi dana desa di Labuhanbatu terkesan lamban dan tidak transparan. Mereka mendorong KPK agar mengambil alih penanganan kasus tersebut dan segera menetapkan tersangka jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.

“Kami mendesak KPK turun tangan. Jangan biarkan aparat penegak hukum di daerah membiarkan kasus ini berlarut-larut. Dana desa adalah hak rakyat dan harus dilindungi,” tegas Ari Hasibuan, Koordinator Aksi PMHLJ dalam orasinya.

Dalam tuntutannya, PMHLJ meminta KPK untuk:

1. Segera memanggil dan memeriksa oknum pejabat berinisial AJP.

2. Melakukan supervisi atas penanganan kasus di tingkat Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.

3. Memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh wilayah Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Labuhanbatu.


Aksi ini turut menyoroti pentingnya penegakan hukum atas penyalahgunaan dana desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mewajibkan dana desa dikelola secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dugaan penyimpangan dana desa dapat dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup.

Sebelumnya, dugaan penyimpangan dana desa di sejumlah kecamatan di Labuhanbatu sempat mencuat dan menjadi perhatian publik. PMHLJ menyatakan akan terus mengawal proses hukum atas kasus ini dan memastikan keadilan ditegakkan untuk masyarakat desa.

“Kami akan terus hadir, turun ke jalan jika perlu, demi keadilan rakyat kecil di desa. Jangan biarkan uang rakyat dirampok oleh oknum yang tak bertanggung jawab,” tutup Ari Hasibuan.(nik)