Oleh: Rudini Elisabet Natalia S.

Penabekasi.id - Jakarta, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah penerima manfaat dan banyaknya pelaku usaha yang terlibat. Lebih dari itu, kita perlu mengetahui seberapa besar uang yang dibelanjakan melalui program ini benar-benar memberikan manfaat bagi ekonomi rakyat.

Dari pemikiran tersebut, saya menawarkan gagasan sederhana yang disebut “Tes Rp100 MBG”. Pertanyaannya, dari setiap Rp100 belanja MBG di suatu daerah, berapa rupiah yang benar-benar kembali kepada petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, dan pelaku usaha lokal?

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sekitar 61.857 pemasok terlibat dalam program MBG hingga Januari 2026, termasuk 26.899 UMKM dan 7.098 koperasi. Angka ini menunjukkan besarnya potensi MBG sebagai pasar bagi usaha rakyat. Namun, banyaknya pelaku usaha yang terlibat belum tentu menggambarkan besarnya manfaat ekonomi yang mereka terima.

Keterlibatan perlu diikuti dengan pengukuran nilai transaksi. Kita perlu mengetahui berapa besar belanja yang masuk kepada produsen lokal, berapa yang mengalir ke pemasok luar daerah, serta seberapa besar nilai tambah yang benar-benar tercipta di wilayah tersebut.

Misalnya, apabila suatu daerah mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan pangan MBG melalui produksi lokal, program ini berpotensi memperkuat pendapatan petani, membuka peluang bagi UMKM, dan menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, jika kebutuhan masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, pemerintah perlu mengidentifikasi kendala produksi, distribusi, maupun kapasitas usaha lokal.

Tes Rp100 MBG dapat menjadi alat evaluasi sederhana untuk membantu pemerintah melihat persoalan tersebut. Pengukurannya tentu harus menggunakan data transaksi dan asal produksi yang jelas, sehingga tidak sekadar menghitung alamat pemasok, tetapi juga memperhatikan nilai ekonomi yang benar-benar tinggal di daerah.

Selain ekonomi lokal, pemberdayaan perempuan juga perlu menjadi perhatian. Keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah perempuan yang terlibat dalam program, tetapi juga dari kesempatan mereka menjadi pemilik usaha, pemasok pangan, pengelola koperasi, serta pengambil keputusan ekonomi.

Hadir belum tentu berarti berdaya. Karena itu, kita perlu melihat apakah perempuan memperoleh manfaat ekonomi yang nyata dan kesempatan untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Di sisi lain, tata kelola dan pengawasan MBG tetap harus diperkuat. Transparansi penggunaan anggaran dan evaluasi dampak ekonomi perlu berjalan beriringan. Program yang menggunakan uang publik dalam jumlah besar membutuhkan ukuran keberhasilan yang jelas, terukur, dan dapat dipahami masyarakat.

Gagasan ini saya sampaikan dalam diskusi publik mengenai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan kebijakan ekonomi kerakyatan di Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2026. Bagi saya, ruang diskusi publik tidak hanya menjadi tempat menyampaikan kritik, tetapi juga ruang untuk menawarkan solusi yang dapat diuji dan dikembangkan.

Tes Rp100 MBG merupakan salah satu upaya untuk mendorong agar belanja pemerintah tidak hanya menghasilkan keluaran program, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Pada akhirnya, keberhasilan MBG bukan hanya tentang berapa banyak makanan yang disediakan atau berapa banyak pemasok yang tercatat. Keberhasilan juga harus terlihat dari kemampuan program ini menciptakan pasar bagi produsen lokal, memperkuat UMKM dan koperasi, serta membuka kesempatan ekonomi yang lebih inklusif.

Uang publik harus menghasilkan manfaat publik yang nyata dan terukur.

Karena itu, pertanyaan yang layak kita ajukan bersama adalah: dari setiap Rp100 belanja MBG, berapa rupiah yang benar-benar kembali menghidupi ekonomi rakyat?